Kemerdekaan Indonesia yang berusia 73 tahun masih banyak menyisakan permasalahan bagi bangsa ini. Tak terkecuali dalam menerapkan sila kelima Pancasila yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini masih kerap menjadi dilema ketika melihat kenyataan yang ada di negeri ini. Khususnya dengan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Buya Syafi’i Ma’arif saat menjadi salah satu pemateri dalam Diskusi Pakar, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Hubungan Internasional dan Ahmad Syafi’i Ma’arif (ASM) School of Political Thought and Humanity Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusi pakar yang digelar pada Senin (9/4) di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY ini, membahas tentang permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Selain Buya Syafi’i Ma’arif, hadir pula Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT., Rektor Universitas Cenderawasih Papua sebagai pembicara.

Buya Syafi’i berpendapat banyak politisi yang tidak faham dengan bangsanya sendiri. “Tidak banyak menteri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan politisi yang faham dengan kondisi ini. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pada daerah yang berada jauh dari hingar bingar cepatnya perputaran ekonomi. Sebagai contoh, Papua menjadi daerah yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan, sedangkan DKI Jakarta menempati posisi paling buncit,” ujarnya.

Buya juga menyampaikan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi sila yang kerap menjadi dilema ketika melihat kenyataan yang ada di negeri ini. Banyaknya ketimpangan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bagi para politisi seakan tidak berpedoman dengan pancasila. Padahal Pancasila menurut Buya, bisa menjadi pedoman dalam bernegara bagi para pemimpin saat ini.

Program bantuan untuk desa yang dimiliki pemerintah pusat sebenarnya juga cukup besar guna membangun daerah yang termasuk dalam kawasan 3T. Papua pun menjadi daerah yang mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi keadaan di sana masih saja cukup memprihatinkan. Sebagaimana diungkapkan Dr. Apolo Safanpo selaku Rektor Universitas Cenderawasih. Menurutnya, para petingi tingkat kampung yang ada di Papua sering meninggalkan kewajibannya untuk pergi membawa uang bantuan pemerintah tersebut. “Di sana, begitu dapat dana kampung dari pemerintah, pejabat kampung langsung pergi. Alasannya pergi ke kota untuk beli keperluan desa, tapi satu tahun tidak balik-balik. Sehingga dana itu tidak dapat dirasakan oleh rakyatnya,” ungkapnya.

Selain itu juga, tingginya sifat konsumtif warga Papua menyebabkan dana yang diberikan kepada warga cepat habis tanpa menghasilkan sesuatu. “Orang Papua itu konsumtif, dikasih uang sejuta, sehari itu juga langsung habis,” tegasnya.

Apolo pun sependapat dengan Buya Syafi’i, bahwa permasalahan pada negeri ini bisa diatasi apabila pejabat dan rakyat yang ada di Indonesia bisa menanamkan nilai–nilai Pancasila dengan baik.